Jakarta –
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional, termasuk di wilayah perbatasan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di Kalimantan Barat.
Upaya tersebut tercermin dalam kunjungan kerja Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dalam kunjungan tersebut, Aqil diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, untuk membahas rencana pembentukan UPT BPJPH di wilayah tersebut.
Aqil menyampaikan wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus menjadi etalase produk Indonesia di mata negara tetangga. Karena itu, penguatan infrastruktur layanan halal di kawasan perbatasan dinilai penting sebagai bagian dari strategi nasional pengembangan industri halal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Wilayah perbatasan merupakan beranda depan Indonesia. Produk-produk yang beredar di sana tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar lintas negara. Karena itu, penguatan ekosistem halal di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional,” ujar Aqil, dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).
Rencana pembentukan UPT BPJPH di Kalimantan Barat juga ditujukan untuk mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya UPT di daerah, proses fasilitasi, pembinaan, serta pendampingan bagi pelaku usaha diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Selain itu, kehadiran UPT BPJPH di daerah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem halal yang semakin inklusif dan berkelanjutan.
Kalimantan Barat sendiri memiliki posisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena itu, penguatan ekosistem halal di wilayah ini dinilai penting untuk mendukung daya saing produk halal Indonesia di kawasan regional.
Melalui langkah ini, BPJPH berharap semakin banyak pelaku usaha di wilayah perbatasan yang memperoleh sertifikat halal. Dengan begitu, produk-produk lokal dapat berkembang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka peluang ekspansi ke pasar yang lebih besar.
Tak hanya itu, upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis halal dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri halal global.
(akn/ega)