INFO TEMPO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani paus sperma yang ditemukan terdampar di pesisir Pantai Afe-Taduma, Kelurahan Afe-Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara.
Penanganan dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat, mulai dari proses identifikasi, pengukuran morfometrik, hingga penguburan bangkai mamalia laut tersebut.
Laporan mengenai paus terdampar pertama kali diterima Tim Balai Pengelolaan Kelautan (PK) Kupang Satpel Sorong Wilker Ternate dari masyarakat pada Selasa, 8 September 2026.
Setelah menerima laporan, tim segera menuju lokasi dan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat setempat.
“Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemerintah Kota Ternate dan masyarakat yang sigap melaporkan kejadian ini. Kesadaran dan sinergi berbagai pihak di lapangan sangat membantu proses identifikasi hingga penguburan bangkai paus berjalan lancar sesuai prosedur,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Kupang Imam Fauzi dalam siaran resmi di Jakarta, Ahad, 13 September 2026.
Berdasarkan hasil identifikasi dan pengukuran morfometrik di lokasi, paus sperma tersebut diketahui berjenis kelamin betina dengan kondisi pembusukan sedang atau kode 3. Kulit bagian luar tubuh paus juga telah mengelupas.
Paus tersebut memiliki panjang total 9,8 meter dengan lingkar badan 6,6 meter. Sementara itu, panjang sirip dada tercatat 75 sentimeter, sirip punggung 40 sentimeter, dan panjang ekor mencapai 2,8 meter.
Karena ukuran tubuhnya cukup besar, proses penanganan dilakukan menggunakan alat berat berupa ekskavator. Alat tersebut digunakan untuk memindahkan bangkai sekaligus menggali lubang penguburan.
Bangkai paus kemudian dikuburkan di sekitar lokasi penemuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengecekan berkala pascapenguburan.
KKP menegaskan pelaporan dari masyarakat serta kolaborasi lintas sektor memiliki peran penting dalam penanganan kejadian mamalia laut terdampar.
Koordinasi yang cepat dinilai dapat membantu memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur sekaligus mendukung pemantauan kondisi biota laut di wilayah pesisir. (*)