REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG– Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisisensi tampaknya belum menyentuh Pos belanja 120 anggota DPRD Jabar, gubernur dan wakil gubernur (wagub) Jabar. Dalam APBD Jabar 2025, kedua pos belanja pimpinan pemerintahan daerah itu nyaris tidak dikurangi.
Berdasarkan dokumen resmi perubahan kelima APBD Jabar 2025, alokasi anggaran untuk belanja hak keuangan DPRD Jawa Barat tercatat tidak mengalami perubahan sedikitpun. Total anggaran tetap sebesar Rp 475,88 miliar. Belanja tersebut di antaranya mencakup gaji, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, komunikasi, perumahan, tunjangan kesejahteraan hingga dana operasional pimpinan DPRD.
Sementara anggaran untuk belanja gubernur dan wagub tercatat Rp 64,8 miliar. Hampir seluruh pos tidak berubah, kecuali satu pemangkasan pada anggaran pakaian dinas, dari Rp 275,5 juta menjadi Rp 118 juta, atau terpangkas Rp 157,5 juta.
Menanggapi sorotan publik terhadap besarnya dana legislatif, salah satu pimpinan DPRD Jabar, Ono Surono, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami secara utuh konteks kebijakan anggaran.
‘’Ini perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah paham. Karena hak keuangan penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, tidak termasuk yang harus diefisiensi sesuai inpres 1 tahun 2025,” ujar Ono kepada Republika, Kq (21/5/2025).
Ono menjelaskan bahwa dirinya telah mengambil sikap pribadi dalam mendukung efisiensi. “Saya telah mengembalikan mobil dinas mewah kepada Sekwan. Saya juga dari awal menolak anggaran baju safari. Dari awal menjabat di DPRD Jabar, saya tidak pernah memakai baju safari,” katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun dirinya menolak, beberapa anggota dewan lain tetap menghendaki pengadaan baju safari.